Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2002 telah membentuk Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA) sebagai perwujudan esensi otonomi daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Namun demikian KPSA ini hanya sebatas koordinasi penyelesaian perijinannya masih dilakukan pada instansi terkait sehingga birokrasi panjang, tidak ada kejelasan waktu penyelesaian dan kurang transparannya biaya.

 

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPTPM) Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 dengan pelayanan perijinan sebanyak 18 ijin. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 

Selanjutnya dengan perkembangan dan penilaian kinerja DPTPM pada tahun 2008 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2008 dengan melayani 18 ijin.

 

Kedudukan BPPT merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang penanaman modal, penanganan pengaduan dan perlindungan investasi. (Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang          SOTK BPPT). Namun di dalam perjalanan  nomenklatur BPPT mengalami perubahan nenjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi  dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi

Denah Lokasi BPMPT

 

 

Wednesday the 23rd. Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©